Pimpinan Al Fatih Kaffaah Nusantara (AFKN) Ustadz Fadzlan Garamatan
yang ditunjuk sebagai Koodinator Tim Pencari Fakta Komite Umat untuk
Tolikara mengaku sedih dan malu atas tragedi yang terjadi di Tolikara,
Papua, 17 Juli 2015 lalu.
“Sebagai anak Irian, saya malu terhadap bangsa Indonesia, baik yang
muslim maupun non muslim, mengingat kejadian seperti ini tak pernah
terjadi sebelumnya. Sungguh, apa yang terjadi di Tolikara telah melukai
hati kami,” kata Fadzlan, pemuda asli Fakfak ini.
Ustadz Fadzlan menyatakan kesedihannya yang mendalam atas
saudara-saudara Muslim di Tolikara. Sejak pukul 06.00 WITA, umat Islam
sudah berkumpul untuk melakukan shalat I’ed di lapangan Koramil. Pada
takbir ketujuh, tiba-tiba lemparan batu, kayu dan seng diarahkan pada
umat Islam yang sedang shalat.
Saat dipertontonkan video amatir detik-detik penyerangan, terdengan
suara teriakan khas Irian, seperti halnya perang antar suku, seraya
mengancam untuk menghentikan shalat. Maka pada takbir ketujuh, shalat
I’ed terpaksa tak bisa dilanjutkan, mengingat serangan yang terencana
itu begitu massif. Terlihat dalam video tersebut, situasi yang sangat
mencekam, terdengar beberapa kali suara letusan senjata polisi pada
massa yang kesetanan.
Ustadz Fadzlan mengaku heran, kegiatan Seminar dan Kebaktian
Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda Geraja Injili Di Indonesia (GIDI)
tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015, akan digelar siang
harinnya, sedangkan umat Islam melaksanan shalat pada pagi harinya.
“Di Irian itu, perang antar suku itu biasa. Tapi tidak pernah
melibatkan Islam ataupun Kristen. Selama ini kami saling menjaga.
Berdasarkan wawancara kami dengan warga yang menjadi korban kekerasan,
mereka tidak mengenal massa yang menyerang. Ini menunjukkaan
penyerangnya bukan dari warga Tolikara, melainkan dari luar Tolikara.
Masyarakat adat mengatakan, toleransi umat beragama di sana selalu baik,
tidak ada masalah. Tolikara itu bagian dari NKRI, bukan GIDI. Maka,
majulah Tolikara bersama umat Islam maupun Kristen, Katolik serta
Advent,” jelas Fadzlan.
Seperti diberitakan media massa, terjadi simpang siur mengenai
kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, misalnya mana yang lebih
dulu dibakar, masjid atau kios? Ustadz Fadzlan mengatakan, yang dibakar
adalah kios terlebih dulu. Sedang kios dengan masjid hanya berjarak 20
meter. Kios yang dibakar itu kemudian merembet pada bangunan masjid.
Tersebar kabar, pasca tragedi Tolikara, sekitar 200 orang
berbondong-bondong masuk Islam. Terkait berita tersebut, Ust Fadzlan
menyebut berita itu menyesatkan alias tidak benar. Begitu juga berita
perihal bendera Israel yang ada di sejumlah rumah dan kios-kios,
dikatakan masyarakat Papua di Tolikara tidak tahu itu bendera Israel.
Benarkah?
“Mereka tahu itu bendera Israel. Kalau mereka menonton sepakbola yang
ada bendera negara tertentu, seperti bendera Belanda, jelas mereka
tahu,” ungkap Fadzlan sambil tersenyum.
GIDI Ogah Bertemu TPF
Selama melakukan investigasi, TPF Komite Tolikara tidak pernah
berhasil menemui Presiden GIDI,Pdt. Dorman Wandikmbo. Ketika difasilitas
oleh Pemerintah Daerah setempat, Presiden GIDI selalu berdalih sibuk,
tidak ada ditempat, dan masih ada urusan.
Hingga keesokan harinya pun masih saja beralasan yang sama. Sementara
TPF dikejar waktu untuk segera menyampaikan laporannya di Jakarta,
seperti yang diamanatkan oleh Komite Umat (Komat). Ada kesan Bupati
setempat seperti tidak memberi jalan bertemunya TPF dengan Presiden
GIDI. Selama di Tolikara, TPF hanya bertemu dengan pihak Kapolres,
korban, Kepala Dinas PU dan Sosial.
Temuan Tim Pencafri Fakta (TPF) ini rencananya akan disampaikan ke
pihak terkait, seperti Panglima TNI, Polri, Komnas HAM, MUI dan sejumlah
organisasi Persatuan Gereja Indonesia, termasuk KWI. Komite Umat untuk
Tolikara menegaskan, permasalahan ini jangan dianggap enteng. Tragedi
Tolikara berdasarkan fakta yang ditemui TPF, dapat dikategorikan
Pelanggaran berat HAM.
Ketua Harian Komite Ustadz Bachtiar Nasir menambahkan, terjadi
intoleransi yang mengarah pada radikalisme di Tolikara. Adalah hak
prerogatif presiden jika mengundang pengurus GIDI ke Istana Negara.
Namun, seharusnya, Presiden mengundang pihak umat islam yang dizalimi
disana. Bukan sebaliknya.
(Desastian/
Islampos/internasnews)