Juru bicara Wakil Pemerintahan Thailand, Kolonel Weerachon Sukhondhapatipak, menolak
permintaan Beijing karena harus memastikan kewarnegaraan kaum Muslim Uighur yang sedang ditahan terlebih dahulu.
“Kami melakukan hal ini mengacu pada perjanjian internasional dan hukum internasional serta hak asasi manusia tentunya,” kata Sukhondhapatipak, kata Reuters, Jumat (10/7).
“Keputusan ini sangat sulit untuk dibuat. Tidak bisa, China secara tiba-tiba meminta etnis Uighur lalu kami memulangkan mereka begitu saja. Kami tak bisa menuruti permintaan China memulangkan semua Uighur,” kata Sukhondhapatipak melanjutkan.
Lebih dari 170 etnis Uighur diidentifikasi sebagai warga Turki dan dipulangkan ke Turki selama sebulan terakhir. Sementara itu, hampir 100 warga Uighur dipulangkan ke China, sementara 50 lainnya masih harus dipastikan kewarnegaraannya.
Keputusan Thailand untuk memulangkan 100 Muslim Uighur ke China pada Rabu (7/7) dikecam oleh Amerika Serikat. Badan pengungsi PBB, UNHCR pun mendesak China memberikan perlakuan yang baik terhadap Muslim uighur.
Ratusan, atau kemungkinan ribuan Muslim Uighur melarikan diri dari wilayah Xinjiang di China, karena mengalami penindasan. Etnis Uighur kemudian melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi melalui Asia Tenggara menuju Turki.
Perlakuan China terhadap etnis Uighur yang memiliki hubungan darah dengan Turki menjadi isu sensitif, utamanya di negara yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan. Hubungan bilateral antara Turki dan China menjadi tengang, utamanya menjelang kunjungan Erdogan ke Beijing bulan ini.
Erdogan berencana membahas dan mencoba meringankan penderitaan warga Uighur ketika dia bertemu dengan pejabat China disana. (rz/eramuslim/internasnews)
0 Comments
