Kelompok Muslim di Thailand Tuntut Penjelasan Pemerintah soal Muslim Uighur

Kelompok Muslim di Thailand menuntut pemerintahnya agar tidak mengirim kembali  lebih dari 50 imigran Uighur yang berada di Thailand ke China. Apabila Muslim Uighur kembali ke China maka mereka akan menghadapi penganiayaan. Demikian dilansir Asia News Net, pada Sabtu (11/07/2015).

Kelompok Muslim di Thailand juga menuntut bahwa mereka mendesak pemerintah Thailand untuk memperjelas dasar hukum atas pendeportasian 100 Muslim Uighur yang sebelumnya telah terjadi.

Delapan belas organisasi-organisasi Muslim menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan hal yang benar dengan mengirim 172 Uighur perempuan dan anak-anak ke Turki akhir bulan lalu. Namun, telah gagal atas dasar kemanusiaan ketika sekitar 100 orang Uighur pria dideportasi ke China pada hari Kamis dan akibatnya mendorong reaksi internasional.

Sunai Phasuk, seorang peneliti senior untuk Lembaga Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa pemerintah Thailand terpaksa melakukan proses ekstradisi jika Uighur ini telah melanggar hukum China, seperti yang telah diklaim.

Pada hari Jum’at Thailand tengah menghadapi kritik dari Kementerian Luar Negeri Turki dan Departemen Luar Negeri AS, yang mengeluarkan pernyataan agar mendesak pemerintah Thailand untuk mematuhi kewajiban internasional di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan kepada masyarakat internasional bahwa pihaknya akan terus memperhatikan nasib lebih dari 100 warga Uighur yang telah diserahkan kepada China. AS juga mengatakan bahwa deportasi ini dapat mengakibatkan perlakuan kasar dan kurangnya proses hukum di China.

Sementara itu, dalam menanggapi masalah ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan pada konferensi pers di Beijing bahwa kebijakan China kepada imigran ilegal tersebut merupakan jelas dan konsisten.

Imigran dan organisasi non-pemerintah lain di Thailand meminta pemerintah untuk mengikuti konvensi PBB tentang hak asasi manusia dan urusan dalam menangani para imigran Uighur.

Pemerintah juga harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk terlibat dalam penanganan Uighur yang tersisa di Thailand dan nasib mereka yang dikirim kembali ke China juga harus diperhatikan secara ketat.

Mereka juga mendesak pemerintah China untuk mengizinkan para pejabat PBB untuk mendukung pembangunan kembali perdamaian di daerah konflik di China yang melibatkan warga Muslim. (ry/islampos/internasnews)