Sistem dua tingkat ini mengharuskan penduduk dari daerah Tibet atau Muslim untuk melengkapi dokumen yang lebih banyak daripada warga lainnya. Sistem ini juga menyebabkan antrian hingga lima tahun atau bisa terjadi penolakan secara langsung tanpa penjelasan.
Pemerintah China telah mengintensifkan kontrol pada kelompok etnis minoritas yang telah memprotes kekuasaan China, khawatir akan adanya ketidakstabilan di wilayah perbatasan di mana mereka tinggal.
Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia China bahwa sistem untuk mendapatkan paspor akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghentikan perjalanan dari bentuk-bentuk tertentu. Seperti menghadiri acara di luar negeri oleh Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet di pengasingan.
“Pihak berwenang China harus bergerak cepat dalam membongkar sistem paspor yang diskriminatif,” kata Sophie Richardson, direktur Lembaga Hak Asasi Manusia China.
Pemerintah China telah berulang kali menolak kritik terhadap kebijakan di daerah minoritas dan mengatakan bahwa mereka telah memberikan pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan bagi daerah tertinggal.
Lembaga Hak Asasi Manusia juga mengatakan bahwa dalam temuannya itu didasarkan pada studi dokumen resmi, website, sumber berita, media sosial dan wawancara dengan orang-orang dari Daerah Otonomi Tibet.
Pada tahun 2012, pihak berwenang di Wilayah Otonomi Tibet menarik semua paspor biasa. Sejak itu, mereka hampir tidak mengeluarkan paspor pengganti atau paspor baru kecuali untuk wisatawan bisnis resmi dan sebagian kecil kasus yang tampaknya telah diabaikan.
China memiliki sistem paspor jalur cepat di daerah-daerah yang sebagian besar dihuni oleh mayoritas Han China dan orang-orang etnis minoritas di daerah-daerah tersebut.
Laporan itu muncul beberapa hari setelah Thailand mendeportasi hampir 100 orang etnis minoritas Muslim Uighur untuk kembali ke China dan hal ini telah memicu kecaman internasional. (ry/islampos/internasnews)
0 Comments
