Tegaknya Syariat Islam di Brunei: Ekonomi Kuat dan Pemimpin Taat

Brunei Darussalam terus menjadi pusat perhatian. Sebabnya apalagi kalau bukan negeri Melayu ini yang mendeklarasikan syariat Islam sebagai hukum resmi. Deklarasi Brunei akan syariat Islam, di tengah himpitan arus besar ekonomi dunia saat ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Namun, seperti kita tahu pula, negara ini memang kaya dan sejahtera.

Brunei memang hanya memiliki wilayah negara yang kecil. Tetapi, Brunei memiliki ekonomi yang sangat sehat, tumbuh pada tingkat yang lambat dan mantap. Ini tetap stabil dengan tingkat inflasi rata-rata 1,5% selama dua puluh tahun terakhir.

Orang-orang dari Brunei Darussalam juga menikmati kualitas hidup yang tinggi dengan perkiraan US $ 31,000 pendapatan per kapita, termasuk tertinggi kedua di kawasan ASEAN.

Ekonomi Brunei sendiri merupakan negara petrodollar yang telah didominasi oleh industri minyak dan gas selama 80 tahun terakhir. Sumber daya hidro karbon account selama lebih dari 90% dari ekspor dan lebih dari 50% dari produk domestik bruto.

Hari ini, Brunei adalah produsen minyak terbesar keempat di Asia Tenggara dan eksportir terbesar kesembilan gas alam cair di dunia.

Kelebihan Sistem Petrodollar Brunei

Namun, ada peningkatan kesadaran di negara ini yang menghabiskan sumber daya alam dan kebutuhan selanjutnya untuk diversifikasi ekonomi jauh dari ketergantungan pada minyak dan gas.
Rencana untuk masa depan termasuk upgrade tenaga kerja, mengurangi pengangguran, memperkuat sektor perbankan dan wisatawan, dan terus memperluas basis ekonomi di luar minyak dan gas.

Brunei mengimpor sekitar 80% dari kebutuhan pangan, dengan pemerintah menyubsidi kebutuhan pokok tertentu seperti beras, gula, dan susu. Pemerintah juga memberikan subsidi perumahan, listrik, air, dan minyak, serta memberikan pelayanan medis yang komprehensif dan pendidikan gratis sampai tingkat universitas.

Brunei juga mengoperasikan sistem mata uang papan dengan dollar Brunei (B $) yang dipatok terhadap dolar Singapura. Sehingga, kedua mata uang secara hukum dipertukarkan di Brunei dan Singapura.

Kekurangannya

Karena negara berkonsentrasi pada pengembangan untuk membangun ekonomi pengetahuan secara intensif, tampaknya memungkinkan untuk mengabaikan kelanjutan dan keterampilan outflow dari negara tersebut.

Setelah kemerdekaan, salah satu prioritas pemerintah yang paling penting adalah mendorong pengembangan Melayu Brunei sebagai pemimpin industri dan perdagangan.

Selain itu, sebagian besar pekerja asing dan penduduk Cina ditolak kewarganegaraannya. Dengan segala kelebihan ekonominya tersebut, didukung dengan para pemimpin yang dekat dengan agama, tak heran jika Brunei memang sudah seharusnya tampil di muka untuk mendeklrasikan diri sebagai negara penganut Syariah di dunia. (islampos/bdi)