Program tersebut disiapkan untuk melindungi jamaah dari perusahaan-perusahaan nakal dalam hal biaya haji.
Sebuah sumber menyebutkan adanya badan-badan yang tidak transparan dalam hal biaya haji jamaah.
Pelindung umum hubungan masyarakat dan media pelayanan haji Ali bin Muhammad Al-Ghamdi mengatakan, kementrian telah membentuk tim khusus dari Universitas Ummul Quro dan King Abdul Aziz untuk menganalisis pelayanan dan biaya dari badan-badan tersebut.
Sejauh ini kementrian telah mengadakan pertemuan yang dihadiri Bandar Hajjar, Menteri Haji, Dewan Koordinasi Haji Domestik, dan Komite Nasional Haji dan Umroh.
Pertemuan lanjutan masih akan terus digelar oleh kementrian sebelum nantinya tercapai sebuah keputusan mengenai program pendaftaran elektronik tersebut.
(qi/islampos/internasnews)
0 Comments
