“Kami tidak akan mentolerir Muslim di negara ini. Kami meluncurkan kampanye ini untuk menjadikan India sebagai bangsa Hindu dengan menawarkan air pada kuil Shringar Gauri di Varansi ini, “Presiden Hindu Mahasabha, Kamlesh Tiwari, mengatakan kepada OnIslam.net hari Senin (03/08/2015).
“Kami berencana mendistribusikan pedang bagi setiap Hindu selama kampanye sehingga mereka dapat melindungi diri mereka dari Muslim.”
Anggota masyarakat minoritas, khususnya umat Islam, mengatakan mereka telah berada di akhir penerimaan di negeri tersebut setelah Hindu Bharatiya Janata Party (BJP), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, berkuasa tahun lalu.
Varanasi, yang terletak di negara bagian India utara Uttar Pradesh, dianggap sebagai salah satu kota paling suci negara di tersebut oleh umat Hindu.
Umat Hindu telah memilih 3 Agustus untuk meluncurkan program saat sejumlah besar umat Hindu biasanya mengunjungi kuil terkenal Vishwanath Kashi di Varanasi pada hari itu untuk berdoa karena itu adalah hari Senin pertama di bulan Hindu “Shraavan” (yang dianggap suci oleh masyarakat).
Candi Shringar Gauri ini terletak dekat dengan Masjid Gyanvapi. Sebagai daerah yang sensitif, melakukan ritual keagamaan apapun di sana dilarang.
Tempat tersebut menjadi rebutan antara Hindu dan Muslim. Hindu mengklaim bahwa masjid Gyanvapi dibangun oleh kaisar Mughal Aurangzeb setelah menghancurkan sebuah kuil Hindu.
Arun Kumar Pandey, pengawas polisi di Varanasi, mengatakan bahwa tidak ada yang diperbolehkan untuk melakukan ritual keagamaan apapun di kuil.
Dia mengatakan bahwa setiap orang dilarang masuk ke Shringar Gauri dan pemerintah tidak akan memberikan izin kepada umat Hindu untuk mengadakan program di sana.
Namun, pemberontak fungsionaris Hindu Mahasabha menegaskan bahwa mereka tidak perlu izin siapapun untuk mengadakan program religi di sebuah kuil Hindu.
Rencana organisasi untuk memulai kampanye dari Varanasi, daerah pemilihan Perdana Menteri Narendra Modi, juga telah menimbulkan keraguan di benak masyarakat Muslim.
Orang-orang percaya bahwa Hindu Mahasabha memilih tempat ini dengan tujuan tertentu.
“Sangat disayangkan bahwa organisasi Hindu telah sekali lagi memutuskan untuk melakukan program-program yang akan menciptakan ketakutan dalam benak umat Islam dan memicu masalah tidak hanya di Varanasi tetapi juga di seluruh negara,” Arif Masood, anggota All India Muslim Personal Law Board, badan swasta yang bekerja untuk melindungi hukum tiap Muslim dan membimbing masyarakat umum tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam, mengatakan kepada OnIslam.net.
“Anda tidak dapat membenarkan kampanye tersebut. Pemerintah harus bertindak dan menghentikan kampanye kebencian seperti yang dijalankan oleh fundamentalis Hindu itu.”
Tapi Hindu Mahasabha ingin agar Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan India sebagai bangsa Hindu. Dalam pertemuan eksekutif Mahasabha yang diadakan pada tanggal 22 Juni tahun ini di Lucknow, diputuskan bahwa mereka akan meluncurkan kampanye untuk melawan meningkatnya pengaruh Islam di India.
Pemimpin Hindu Mahasabha Kamlesh Tiwari berpendapat bahwa tindakan pemerintah India menghabiskan jutaan rupee untuk kesejahteraan umat Islam tidak bisa dibenarkan. Dia menuntut dan menekan Minorities Commission di India.
Minorities Commission adalah organisasi pemerintah yang dibentuk untuk melindungi hak-hak konstitusional dan hukum minoritas, termasuk Muslim, di India.
Presiden nasional Vishwa Hindu Sant Mahasabha (saint Federasi Dunia Hindu) Swami Ratnadev mengatakan, “kuburan Muslim tersebar di daerah yang luas dan menempati lahan bernilai jutaan rupee di negara ini.
“Pemerintah juga menghabiskan uang rakyat untuk merawat mereka. Kuburan Muslim jauh lebih besar dibandingkan lahan kremasi Hindu. Kami menuntut pemerintah untuk memberikan Muslim sepotong tanah yang kecil untuk pemakaman mereka seperti orang Hindu.”
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa semua tanah yang dipakai untuk kuburan harus dinyatakan sebagai tanah Hindu.
“Kami telah memutuskan menjalankan kampanye ini untuk melawan kampanye serupa yang dijalankan oleh All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB),” tambah Swami Ratnadev.
Namun, umat Islam percaya bahwa kampanye akan berdampak memecah belah masyarakat di garis komunal. Mereka ingin pemerintah untuk segera menghentikan kampanye karena tujuan mereka adalah untuk menciptakan kebencian untuk satu komunitas tertentu.
“Organisasi Hindu tidak bisa menjaga suasana komunal negara dengan baik. Partai politik seharusnya tidak menempuh jalur politik terhadap situasi tersebut dan bekerja untuk meningkatkan hubungan antara komunitas yang berbeda, “kata Anam Khan, seorang Muslim yang tinggal di Varanasi.
Mayoritas Muslim merasa bahwa kelompok radikal Hindu akan terus menjalankan kampanye tersebut dan akan memastikan bahwa warga tidak bisa hidup dalam damai.
(muslimdaily/internansnews)
0 Comments
