Terkait dengan penetapan kapan 1 Syawal, pemerintah akan mengadakan sidang isbat dengan mengundang tokoh-tokoh agama dan ahli astronomi pada 16 Juli 2015. Menurut Menag, pihaknya akan mengelola sekian perukyat untuk menyaksikan hilal (sabit bulan baru yang menandai masuknya bulan baru) di titik-titik tertentu di Indonesia.
Penentuan 1 Syawal, katanya, akan merujuk pada kesaksian para perukyat tersebut. Dia menegaskan, ada kemungkinan Idul Fitri dirayakan secara serentak, dan ada kemungkinan pula tidak. “Dari sisi kemungkinan, beda itu ada. Tapi untuk disamakan juga besar peluangnya.”
“Kami berharap semua satu pandangan menentukan hilal itu terlihat seperti apa (sehingga 1 Syawal dirayakan bersamaan). Tetapi kalau perbedaan itu tidak bisa disamakan, kita harus berjiwa besar untuk menghargai itu,” kata Lukman.
Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Syawal 1436 H jatuh pada Jumat, 17 Juli 2015.
Melalui Maklumat PP Muhammadiyah, organisasi Islam tersebut sudah merilis kalender 146 Hirjiyah. Tidak hanya memastikan Idul fitri jatuh pada hari Jumat Pahing 17 Juli 2015, tetapi juga menentukan bahwa Idul Adha jatuh pada Rabu Kliwon, 23 September 2015.
Ketua Umum PPMuhammadiyah Prof. DR. Din Syamsuddin menyatakan, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh tanggal 17 Juli 2015. Ini sesuai dengan hisab hakiki wujudnya hilal Majelis Tarjih dan Takdir PP Muhammadiyah.
“Muhammadiyah sudah memutuskan karena ijtima akhir Ramadhan akan terjadi pada hari Kamis pukul 08:26, dan waktu matahari terbenam pada hari itu bulan belum terbeban sempat ada di atas ufuk, berada di ketinggian sekitar 3 derajat,” ujar Din Syamsuddin seperti dikutip Antara.
Menurut dia, Kamis malam itu adalah malam takbiran. Esok harinya, Jumat, 17 Juli 2015 sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Syawal yang menandakan Hari Raya Idul Fitri.
Keputusan Idul Fitri dari pemerintah bisa jadi sama jika memang hilal terlihat lebih dari dua derajat, tapi jika sebaliknya mungkin akan terjadi perbedaan perayaan Idul Fitri di Indonesia.
“Ini jangan dibesar-besarkan, Insya Allah umat bisa menerima,” ujar Din Syamsuddin sambil menambahkan bahwa penentuan yang dilakukan kedua pihak tidak main-main dan tidak mengada-ada. Sehingga ada baiknya sikap toleransi antar umat Islam yang lebih diutamakan.
Sementara itu penjelasan ilmiah Mathlaul Anwar terkait penentuan tangal 1 Syawal adalah,
untuk daerah Jakarta dan sekitarnya tanggal 16 Juli 2015 matahari akan terbenam tepatnya pada pukul 5:53 (17:53) dan hilal akan muncul 14 menit setelah matahari terbenam.
Dengan munculnya hilal 14 menit setelah matahari terbenam, berarti menunjukan bahwa tanggal 17 Juli adalah tanggal 1 Syawal,” kata PB Mathalaul Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7).
Adapun untuk daerah Mekkah dan sekitarnya hilal akan muncul 12 menit setelah matahari terbenam. Dan untuk daerah Maroko, hilal muncul 21 menit setelah matahari terbenam, tulisnya.
Maka dengan dasar ilmiah itulah, Mathlaul Anwar menentukan bahwa 1 Syawal jatuh pada 17 Juli 2015. Namun, Mathlaul Anwar mengaku juga siap merayakan Idul Fitri bersama dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam lainnya..
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto menyatakan bahwa metode yang digunakan oleh HTI dalam menetapkan jatuhnya 1 Syawal 1436 Hijriyah adalah melalui rukyat global.
“Rukyat global di sini maksudnya posisi hilal terlihat di manapun, itu bisa dijadikan dasar penetapan 1 Syawal, dan tidak harus terlihat di Indonesia,” kata Yusanto sambil menambahkan bahwa HTI juga akan melakukan rukyat di beberapa tempat.
Namun demikian, HTI masih menunggu hasil rukyat dari seluruh dunia, termasuk dari wilayah Indonesia pada akhir Ramadhan, pada 16 Juli 2015 petang. “Kami akan mengikuti hasil rukyat yang dilakukan pemerintah Indonesia hari Kamis.”
Perbedaan Kriteria
Pada 29 Ramadhan atau 16 Juli 2015, setelah maghrib menurut Menang akan digelar sidang istbat yang diawali dengan laporan dari pelaku rukyat. Mereka yang akan disebar di setiap provinsi di Indonesia ini memiliki titik-titik tertentu yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melihat hilal.
“Pada sidang istbat kami akan mendengarkan laporan dari mereka, apakah di antaranya ada yang bisa melihat hilal atau tidak,” kata Lukman. “Sebab, kalau ada yang melihat hilal, maka artinya malam itu sudah masuk 1 Syawal sehingga besoknya bisa dilakukan shalat Idul Fitri.”
Tetapi, kalau tidak ada satupun yang melihat hilal, ujarnya, maka hal itu akan dikembalikan kepada para peserta sidang istbat untuk menyampaikan pandangannya. Namun, dia menyatakan bahwa posisi hilal sekarang ini sesungguhnya sudah di atas ketentuan imkanurukyat.
Imkanurukyat, adalah posisi di mana hilal sesunggunya dimungkinkan untuk dilihat.
“Tetapi yang dimungkinkan bisa dilihat itu memang belum dipastikan bisa dilihat karena bisa saja tertutup oleh awan atau ada mendung dan lainnya,” kata Lukman.
Dia menyebutkan, pada intinya pemerintah masih harus menunggu bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh sidang istbat dalam menetapkan 1 Syawal 1436 Hijriyah tahun ini.
Terkait dengan kemungkinan adanya perbedaan dalam penetapan 1 Syawal, ekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’thi menilai perbedaan dalam penetapan satu Syawal disebabkan perbedaan kriteria masing-masing ormas. Pemerintah harus memastikan setiap ormas dapat merayakan Idul Fitri sesuai keyakinan masing-masing.
“Muhammadiyah sudah membuat keputusan dan menyampaikan ke publik bahwa idul Fitri akan jatuh pada 17 Juli 2015. Pemerintah, tentu belum bisa menyampaikan sekarang karena sidang isbat baru akan diselenggarakan tanggal 16 sore,” kata Abdul Mu’thi.
Penetapan 1 Syawal di Indonesia seringkali tidak jatuh pada hari yang sama. Mu’thi berpendapat, masing-masing ormas memang memiliki kriteria yang berbeda dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan. Kriteria itu dibuat oleh ormas berdasarkan keyakinan masing-masing. Hal ini tidak dapat dicampuri oleh pemerintah, lantaran termasuk wilayah itiqadiyah/keyakinan.
Menurut dia, yang perlu diperkuat sekarang bukan upaya untuk menyamakan, tapi menumbuhkan toleransi di tengah umat. Masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip dan metode yang dipakai oleh masing-masing ormas dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan. Dengan demikian, semua elemen masyarakat dapat saling menghormati.
Selain membangun kesadaran masyarakat, kata Mu’thi, pemerintah perlu memfasilitasi dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang merayakan Idul Fitri yang berbeda dengan keputusan pemerintah.
Ia mengisahkan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ada kesulitan yang dihadapi oleh sebagian warga Muhammadiyah. Misalnya, terkait perizinan alun-alun atau fasilitas milik pemda untuk keperluan shalat Ied.
“Ini menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk bisa memberikan jaminan dan memfasilitasi setiap umat,” ujarnya. “Tidak boleh ada ancaman-ancaman terhadap pegawai atau masyarakat yang merayakan hari raya berbeda dengan pemerintah.” (rn/Islampos/internasnews)
0 Comments
